Thursday, September 07, 2006

Menengok Hutan Lindung Beratus (1)


Banyak Sawmil Gelap Bertebaran

Populasi orangutan yang memiliki nama latin Pongo pygmaeus semakin terancam. Habitat mereka semakin terdesak karena kerusakan alam yang terjadi terus-menerus. Pada awal tahun 1900 populasi orangutan di Kalimantan diperkirakan mencapai 230.000 ekor, tetapi jumlah ini terus menyusut hingga berkurang menjadi 38.000 ekor saja, atau sekitar 17 persen dari jumlah yang ada ditahun 1900. Lantas, bagaimana upaya untuk mencegah kepunahan ini? Untuk mencari tahu keadaan di sana, saya mencoba melihat dari dekat kondisi Hutan Lindung Beratus, tempat orangutan hasil reintroduksi BOSF yang telah dilepasliarkan sejak tahun 1996.

HUTAN lindung Beratus, begitulah nama tempat yang akan kami tuju. Terletak di kaki pegunungan Beratus, Kabupaten Kutai Barat, perjalanan darat yang kami tempuh amatlah panjang dan lumayan melelahkan. Sebenarnya, jarak perjalanan hanya sekitar 198 km, tapi menjadi sangat lama karena melewati satu jalan logging milik PT ITCI ketika menuju kawasan Beratus.

Perjalanan dimulai dari Kantor Borneo Orangutan Survival Foundation (BOSF) di Samboja, Kutai Kartanegara sekitar pukul 10.00 WITA dengan rombongan berjumlah 10 orang yang terbagi dalam dua kelompok. Rombongan pertama terdiri dari Aldrianto Priadjati (Program Manager BOSF), Adhit (staf komunikasi BOSF), Noorcahyati (Loka Litbang Satwa Primata Wanariset Samboja), saya, dan seorang supir yang cekatan, Bondan, dengan menumpang mobil ranger silver dobel gardan. Sedangkan rombongan kedua terdiri dari Analiza Chaniago, Pandu, Helda (ketiganya pemerhati dan aktivis lingkungan), Herman (staf Geographic Information Systems BOSF), dan Iwan, supir mobil Hiline putih dobel gardan yang tak kalah gesit.

Dari Samboja, kami melewati Tenggarong dan terus melaju melewati Desa Gusik, Jambuk, dan Resak yang sudah masuk ke dalam wilayah Kabupaten Kutai Barat (Kubar). Perjalanan yang sesungguhnya dimulai, kendati belum melewati jalan logging, tapi kondisi jalan mulai tak mulus, sebab jalan sepanjang lebih dari 10 km itu masih dalam tahap pengerasan. Alhasil, debu-debu yang tebal langsung beterbangan ketika kendaraan lain melaju dan karena berbatu-batu, kami yang di dalam mobil jelas tak bisa tidur nyenyak walaupun mata sudah mengantuk. Gemeretak roda ketika menapak jalan begitu terasa keras mengguncang tubuh kami.

"Wah sekarang mendingan dibanding dengan dulu karena sudah ada pengerasan. Sebelumnya jalanan begitu rusak dan becek kalau hujan sebab masih tanah," ujar Ida, seorang penduduk Desa Resak III yang telah menetap sejak tahun 2000, ketika kami bertanya saat mampir di warungnya. Ia menambahkan, pengerasan dilakukan tahun 2003, tetapi entah mengapa hingga kini belum juga diaspal.

Selain jalan yang rusak, tak banyak pemandangan indah yang bisa kami nikmati. Di sepanjang kanan kiri jalan warna hijau pepohonan hutan tak lagi tertegas dengan jelas, tetapi digantikan dengan tumpukan-tumpukan kayu yang berserakan di tepi jalan. Truk-truk kuning pengangkut kayu hilir mudik tak terhitung, dan pabrik-pabrik sawmil gelap bertebaran di sepanjang jalan Desa Resak, Kecamatan Bongan. Aktivitas pemotongan kayu ulin tanpa ragu-ragu sangat kentara di sana, padahal tak jauh dari situ, sekitar 500 meter, pos polisi berdiri. Selepas mata memandang, cuma keprihatinan yang terasa, betapa trenyuh mengingat janji pemberantasan illegal logging yang didengungkan pemerintah pusat dan daerah ternyata tak sampai ke sini. Menurut Ida, sawmil yang ada di situ setiap hari memproduksi sekitar lima meter kubik kayu. Bayangkan, berapa juta meter kubik kayu ulin yang telah ditebang selama berpuluh-puluh tahun?

Lebih mengenaskan lagi, Zainuddin SE anggota DPRD Kubar dari Komisi II menyatakan, kayu-kayu yang diambil dan diproses pabrik sawmil di sepanjang jalan, merupakan kayu-kayu bekas terbakar alias kayu limbah. "Itu bukan kayu-kayu hidup, tapi kayu yang diambil dari bekas kebakaran. Mereka tahu kok kalau menebang hutan tanpa izin itu dilarang," katanya. Lantas, kemana larinya kayu ulin yang utuh, jika mereka hanya mengambil kayu bekas kebakaran?

Ia tak dapat menjawab pasti, tapi yang jelas, dari DPRD Kubar, khususnya Komisi II belum mempunyai program kerja yang jelas untuk masalah lingkungan. "Bagaimana kami mau menangkap, sebab belum ada hukum yang jelas?" elaknya. Nampaknya, UU Lingkungan Hidup No 23 tahun 1997 dianggap belum cukup mumpuni untuk menjerat para pelaku IL yang begitu nyata ada di depan mata. [tre]

0 Comments:

Post a Comment

<< Home